Rabu, 01 Desember 2010

KOMPUTER DAN POLITIK

Di negara maju seperti AS, komputer berperan besar dalam dunia politik untuk melakukan beberapa hal:


Mencalonkan Diri

Cara pengumpulan dana tradisional sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Komputer dapat menjadi alat yang ampuh untuk melakukan hal ini. Sistem komputer untuk melakukan fungsi itu biasanya dimiliki oleh partai politik dan para pendukungnya. Teknik semacam ini juga biasa digunakan untuk memobilisasi dukungan pada suatu isu politik tertentu. Sistem untuk keperluan semacam ini biasanya terdiri dari sebuah komputer mini dengan kapasitas penyimpanan data menengah, pencetak dengan kecepatan tinggi, alat perekat prangko, dan operator untuk melaksanakan pemasukan data.


Siapa yang Dikehendaki Pemilih

Komputer sekarang digunakan untuk menyimpan hasil survei pendapat umum yang dapat dianalisis untuk menghasilkan data stastistik dan proyeksi-proyeksi tertentu. Sejak beberapa tahun lalu, model pemilihan calon telah dikembangkan. Sehingga masyarakat dapat memilih kandidat mereka meskipun dari rumah mereka masing-masing.


Siapa yang Menang

Bagi sebagian besar pemilih, momen yang paling menarik dari suatu proses pemilihan adalah menunggu siapa yang akan menang dalam pemilihan tersebut. Hasil tersebut biasanya ditayangkan melalui jaringan televisi dan radio. Sekarang, komputer banyak digunakan untuk melakukan prediksi tentang siapa yang diperkirakan akan menang dan dengan persentasenya. Meskipun perhitungan dengan komputer ini dapat dibilang akurat, hal itu justru mengundang kritik dari masyarakat sehingga harus dilakukan perbaikan dengan sistem tersebut.


CATATAN AKHIR

Aplikasi komputer bukan hanya semata-mata masalah teknologi. Kemampuannya untuk menyimpan data dan mengolah informasi terutama untuk proses pengambilan keputusan menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat.

KOMPUTER DAN PEMERINTAH

PENDAHULUAN

Di suatu negara, pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat yang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dari waktu ke waktu. Untuk itu pemerintah mempunyai tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Berbagai masalah timbul di pemerintahan diantaranya kependudukan, perdagangan, kesehatan, industri, pegawai negeri, angkatan bersenjata.


Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, tentunya harus dibantu dengan sebuah alat yang dinamakan komputer. Dengan berbantukan komputer, masalah tersebut dapat teratasi dengan cepat. Secara umum pemerintah merupakan pemakai komputer terbesar. Berbagai jenis komputer digunakan untuk menunjang administrasi pemerintah. Di negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah mulai banyak berperan dalam mengembangkan dunia usaha computer yang sehat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Keadaan ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan sikap yang hati-hati dan supel, agar kelangsungan hidup perusahaan penjual computer dapat dijamin. Keadaan semacam ini juga terdapat di negara maju seperti Amerika. Pemerintah tidak hanya sebagai pembeli dan pemakai komputer terbesar, akan tetapi juga sebagai pencipta bakuan industri yang akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri produk ini dimasa mendatang. Industri di negara tersebut selalu memperhatikan pengarahan pemerintah, demi menjaga kelangsungan hidupnya sendiri.


APLIKASI KOMPUTER DI PEMERINTAHAN


· Aplikasi Kepegawaian

Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) mulai memanfaatkan komputer sejak beberapa tahun yang lalu. Aplikasi kepegawaian ini meliputi bidang permasalahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, penentuan masa pensiun dll. PNS yang jumlahnya mendekati 3 Juta orang menyebabkan BAKN memanfaatkan komputer.



· Aplikasi di Pemerintahan Daerah

Sejak tahun 1973 pemerintah daerah sudah mempergunakan komputer untuk administrasinya. Aplikasi tersebut meliputi bidang kependudukan kepegawaian tingkat daerah, pajak-pajak daerah, perumahan dan lalu lintas. Tanpa aplikasi komputer ini permasalahan tersebut tidak dapat teratasi.


· STNK

Atau kepanjangan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan. Dalam pembuatan STNK, Polda Metro Jaya memanfaatkan fasilitas komputer pemda DKI untuk mengolah STNK. Dengan fasilitas ini, untuk pembaharuan atau perpanjang STNK dapat dilakukan dengan cepat.


· Dalam Bidang Bisnis

Kegunaan komputer pada aplikasi bisnis adalah untuk menyediakan informasi dengan cepat dan tepat. Informasi ini ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh perusahaan. Bila dalam suatu perusahaan, informasi tersebut terhenti atau terhambat, maka system perusahaan akan lusuh (kurangnya informasi). Keadaan pasar yang bersaing dan berkembang serta kompleknya suatu untuk semua tingkat manajemen.


· Di Bidang Perbankan

Di bidang perbankan, komputer digunakan untuk menghasilkan informasi bagi pihak manjemen bank sendiri dan juga untuk meningkatkan pelayanan kepada pihak nasabah bank.


· Di Bidang Kriminalitas

Komputer dapat menghasilkan statistik kriminalitas di suatu daerah. Sehingga dapat membantu pengaturan patroli yang diperlukan. Suatu program yang canggih telah dikembangkan dengan nama Crime Analysis Support System. Program ini dapat mengidentifikasikan suatu daerah yang kemungkinan akan terjadi kriminalitas.


· Di bidang Penerbangan

Salah satu kegunaan komputer pada perusahaan penerbangan adalah untuk mengatur jadwal penerbangan dan mengatur sistem pemesanan tiket. Dengan bantuan komputer, pelayanan dan pengaturan jadwal penerbangan akan lebih cepat dan tepat. Masih banyak lagi aplikasi-aplikasi pengolahan data dibidang pemerintahan dengan berbantukan komputer .


Info : perlu kita ketahui bahwa perkembangan aplikasi komputer di Indonesia tergolong lambat dibandingkan di negara lain yang berlangsung cepat, dimana faktor-faktor yang mempengaruhi ialah biaya, system administrasi pemerintah yang masih terus dikembangkan, sehingga komputerisasi masih harus menunggu hasil dari upaya pengembangan tersebut.

ETIKA DAN PASAR BEBAS

Pengertian Pasar Bebas

Apa itu disebut pasar bebas?

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya.

Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.

Perdagangan Internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semuha hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar.


Sejarah Perdagangan Bebas Internasional

Sejarah perdagangan international memfokuskan dalam pengembangan dari pasar terbuka. Diketahui bahwa bermacam kebudayaan yang makmur sepanjang sejarah yang bertransaksi dalam perdagangan. Berdasarkan hal ini, secara teoritis rasionalisasi sebagai kebijakan dari perdagangan bebas akan menjadi menguntungkan ke negara berkembang sepanjang waktu. Teori ini berkembang dalam rasa moderennya dari kebudayaan komersil di Inggris, dan lebih luas lagi Eropa, sepanjang lima abad yang lalu. Sebelum kemunculan perdagangan bebas, dan keberlanjutan hal tersebut hari ini, kebijakan dari merkantilisme telah berkembang di Eropa di tahun 1500. Ekonom awal yang menolak merkantilisme adalah David Ricardo dan Adam Smith.

Ekonom yang menganjurkan perdagangan bebas percaya kalau itu merupakan alasan kenapa beberapa kebudayaan secara ekonomis makmur. Adam Smith, contohnya, menunjukkan kepada peningkatan perdagangan sebagai alasan berkembangnya kultur tidak hanya di Mediterania seperti MesirYunani, dan Roma, tapi juga Bengal dan Tiongkok. Kemakmuran besar dari Belanda setelah menjatuhkan kekaisaran Spanyol, dan mendeklarasikan perdagangan bebas dan kebebasan berpikir, membuat pertentangan merkantilis/perdagangan bebas menjadi pertanyaan paling penting dalam ekonomi untuk beberapa abad. Kebijakan perdagangan bebas telah berjibaku dengan merkantilisme, proteksionisme, komunisme, dan kebijakan lainnya sepanjang abad.

Ibarat perang, tahun baru 1 Januari 2010 yang baru berlalu adalah awal dipukulnya genderang “perang produk” antar negara yang kita sebut dengan perdagangan bebas (free trade), FTA Asean-China. “Perang produk” itu tidak hanya terjadi antar negara Asean, mulai 1 Januari itu kita harusnya sudah bersiap dengan “gempuran” produk China yang akan “bebas” masuk.


Sebagaimana diketahui, tanggal 29 November 2004 lalu, perjanjian perdagangan bebas Free Trade Agreement (FTA) antara China dan 10 negara angora persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) telah ditandatangani. FTA merupakan kelanjutan dari kesepakatan kerjasama perdagangan internasional yang telah diikuti Indonesia sejak era General Agreement on Tariff and Trade (GATT) tahun 1994.


Adapun inti dari kesepakatan negara-negara penandatangan (ASEAN) dengan China adalah kesepakatan untuk membuka pasar seluas-luasnya antar negara ASEAN dengan negara China . Dengan demikian, produk yang kita miliki akan “bebas” masuk ke negara China dan demikian sebaliknya.


Berlakunya kesepakatan perdagangan bebas melalui komitmen internasional ini dapat dilihat dari dua (2) sisi. Pertama, bahwa keberlakukan perdagangan bebas dapat menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi perekonomian kita.


Mengapa? Pasar produk kita justru sangat besar dan luas yang dengan bebas masuk ke negara-negara Asean dan China . Data menunjukkan, pasar China memiliki 1,3 miliar penduduk sedangkan negara Asean memiliki 540 juta jiwa. Sedangkan dari sisi produk domestik bruto (PDB), Asean memiliki 1,5 triliun dolar dan China 4,2 triliun.



Dengan demikian, pasar yang begitu luas menjadi peluang dan tantangan bagi produsen Indonesia untuk ekspansi produk dan mendapatkan keuntungan besar. Kedua, disisi lain, kekhawatiran besar sebagian besar masyarakat khususnya produsen bahkan pengambil kebijakan negeri ini melihat kesiapan kita untuk menghadapi perdagangan bebas.


Dengan berlakunya perjanjian ini, maka Indonesia harus memberlakukan bea masuk nol persen bagi 540 produk. Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat persaingan produk dengan China yang selama ini terjadi menunjukkan kelemahan di pihak kita, alias kita jauh kalah saing dengan mereka. Produk yang kita miliki terutama pada sektor manufaktur telah “tergilas” oleh produk China yang selama ini juga telah mendominasi pasar kita.


Sebut saja pada pasar sepatu, produk Garmen dan pertekstilan sudah “megap-megap” bersaing dengan produk China , padahal belum diberlakukan pasar bebas. Paling tidak terdapat tujuh sektor yang akan sangat terasa berpengaruh dengan perdagangan bebas ini, yakni industri tekstil, alas kaki, pertanian dan baja.(Djimanto, Republika/4/1).



Peran negara dalam perdagangan bebas perspektif Islam

Berbicara tentang hubungan dagang internasional dengan bentuk pasar bebas, sistem kebijakan ekonomi Islam menempatkan asas kemaslahatan sebagai patokannya. Artinya, sejauhmana kepentingan umat (almaslahah al-ammah) terhadap kesepakatan perdagangan internasional yang dilakukan.


Lagi-lagi, dalam konteks negara kita, jika kita “balik” ke belakang, harusnya pemerintah dapat melakukan analisis terhadap kemaslahatan ekonomi masyarakat dari dampak perdagangan bebas. Jika telah disepakati, maka konsekwensi itu harus ditanggung bersama dan tentunya rakyatlah yang sangat menderita jika kemudian gagal.


Pertanyaannya, mengapa baru sekarang pemerintah “mencak-mencak” mohon penundaaan pemberlakuannya? Pada zaman Umar bin Khattab, ketika ahlul harb meminta kaum muslimin agar diizinkan masuk ke negara Islam untuk tujuan dagang dengan imbalan 10 persen dari hasil perdagangan mereka, maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat dalam rangka mengkaji dan mengukur tingkat kemaslahatan bagi masyarakat.


Saat itu, permohonan ahlul harb disepakati dengan konsensus oleh Umar dan sahabat karena dianggap bermanfaat untuk umat. Namun, pada kesempatan lain, Umar melakukan kebijakan ekonomi dengan hanya memberikan batasan waktu izin kepada sebagian pedagang dari kaum Nabthi untuk masuk ke pasar Madinah.


Dalam hal inilah, kalimat “masalah” menjadi titik sentral dalam melakukan kebijakan ekonomi internasional. Secara konstitusi (baca UUD 1945) bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kata melindungi berarti kewajiban negara untuk memproteksi masyarakat dari kemiskinan dan kemelaratan dan faktor-faktor penyebabnya.


Sedangkan kata memajukan kesejahteraan umum berarti kewajiban pemerintah untuk melakukan memberdayakan ekonomi masyarakat dengan melakukan kebijakan dan mendorong ekonomi yang pro-rakyat. Pada saat ekonomi rakyat mengalami kegoncangan, negara harus tampil melakukan penetrasi pasar dengan melakukan kebijakan ekonomi yang pro-rakyat.
Jikapun ada “anak negeri” yang mampu bersaing hanyalah segelintir orang. Akibat selanjutnya, terjadinya gap (perbedaan) antara sebagian masyarakat yang tergolong mampu dengan sebagian masyarakat yang terlilit dalam lingkar kemiskinan. Dalam kebijakan ekonomi negara, Rasulullah Saw.


Pernah melakukan kebijakan ekonomi ketika hanya terdapat satu golongan yang kaya di negeri itu namun disaat yang sama kemiskinan terjadi dimana-mana. Sebagai kepala negara, Rasulullah mengeluarkan kebijakan ekonomi dengan melakukan penetrasi pasar saat pertama sekali saat menaklukkan bani Nazir dengan cara memberi seluruh kekayaan fa’I yang diperolehnya kepada kaum muhajirin dan Anshar.


Dalam konteks inilah Islam membolehkan intervensi pasar dengan melakukan kebijakan khusus, peran negara dalam pendistribusian itu menjadikan negara pada posisi waliyul amri adh-dhoruri bi syaukah yang mana kewajiban negara untuk melindungi dan memberikan hak dasar dalam hidup bagi masyarakatnya tanpa menghilangkan hukum pasar itu sendiri.


Nah,dalam konteks perdagangan bebas Asean-China, pemerintah harus melakukan upaya komprehensif dalam rangka melindungi masyarakatnya dari kegoncangan ekonomi yang berdampak pada kemiskinan dan kemelaratan. Paling tidak terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam menghadapi FTAChina.


Seperti melakukan penekanan ekonomi biaya tinggi (high cost), pembenahan infrastruktur dan penyediaan energi, pemberian insentif pajak maupun non pajak serta melakukan sistem logistik dan pelayanan publik. Akhirnya, momentum perdagangan bebas ini hendaklah dimaknai secara posistif oleh seluruh stakeholder negeri ini. Bagi pemerintah, saat ini merupakan momentum mewujudkan kebijakan ekonomi yang selama ini belum berpihak kepada rakyat dan sektor ril, sembari memotivasi pelaku usaha untuk melakukan kreativitas dan inovasi untuk dapat bersaing dengan produk luar. Semoga. Amin.





Referensi:





nama : Ririn Yuliyanti
npm : 10207949
pengajar : Wardoyo
materi : ETIKA DAN PASAR BEBAS






http://studentsite.gunadarma.ac.id

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)

Tanggung jawab sosial perusahaan sangat erat kaitannya dengan adanya kepemilikan tanggung jawab moral dan sosial suatu perusahaan, lingkup tanggung jawab tersebut, keterlibatan suatu perusahaan kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat atau tidak, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat dioperasionalkan dalam suatu perusahaan.


Syarat bagi Tanggung Jawab Moral

Tindakan itu dijalankan oleh pribadi yang rasional

Bebas dari tekanan, ancaman, paksaan atau apapun namanya

Orang yang melakukan tindakan tertentu memang mau melakukan tindakan itu


Status Perusahaan

Terdapat dua pandangan (Richard T. De George, Business Ethics, hlm.153), yaitu:

Legal-creator, perusahaan sepenuhnya ciptaan hukum, karena itu ada hanya berdasarkan hukum

Legal-recognition, suatu usaha bebas dan produktif

Tanggung jawab sosial perusahaan hanya dinilai dan diukur berdasarkan sejauh mana perusahaan itu berhasil mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya (Milton Friedman,The Social Responsibilities of Business to Increase Its Profits, New York Times Magazine,13-09-1970)


Lingkup Tanggung jawab Sosial

Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas

Keuntungan ekonomis


Argumen yang Menentang Perlunya Keterlibatan Sosial Perusahaan

Tujuan utama Bisnis adalah Mengejar Keuntungan Sebesar-besarnya

Tujuan yang terbagi-bagi dan Harapan yang membingungkan

Biaya Keterlibatan Sosial

Kurangnya Tenaga Terampil di Bidang Kegiatan Sosial


Argumen yang Mendukung Perlunya Keterlibatan Sosial Perusahaan

Kebutuhan dan Harapan Masyarakat yang Semakin Berubah

Terbatasnya Sumber Daya Alam

Lingkungan Sosial yang Lebih Baik

Perimbangan Tanggung Jawab dan Kekuasaan

Bisnis Mempunyai Sumber Daya yang Berguna

Keuntungan Jangka Panjang


Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Prinsip utama dalam suatu organisasi profesional, termasuk perusahaan, adalah bahwa struktur mengikuti strategi

Artinya, struktur suatu organisasi didasarkan ditentukan oleh strategi dari organisasi atau perusahaan itu

Strategi yang diwujudkan melalui struktur organisasi demi mencapai tujuan dan misi perusahaan perlu dievaluasi secara periodik, salah satu bentuk evaluasi yang mencakup nilai-nilai dan tanggung jawab sosial perusahaan adalah Audit Sosial


Contoh Perusahaan Yang Telah Menerapkan CSR

Salah satu perusahaan besar yang telah menerapkan corporate social responsibility selama bertahun-tahun adalah Unilever. Unilever telah membuat program CSR dengan baik dan sistematis. Bahkan mereka memasukkan unsur-unsur tanggung jawab sosial dalam visi dan misi perusahaan mereka. Misi Unilever adalah untuk menambahkan vitalitas dalam kehidupan. Unilever memenuhi kebutuhan masyarakat akan nutrisi, kebersihan, dan perawatan pribadi dengan menyediakan produk-produk yang akan membantu masyarakat untuk merasa, melihat dan menjadi lebih baik dalam kehidupan.


Unilever telah mengakar kuat dalam kultur dan pasar di seluruh dunia dan membuat Unilever memiliki hubungan yang kuat dengan pelanggan yang akan menjadi landasan untuk pertumbuhan di masa mendatang. Unilever akan membawa pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melayani seluruh masyarakat dunia.Produk-produk dari Unilever yang terdiri dari consumer goods telah tersebar di seluruh dunia dengan total penjualan lebih dari 27 juta Euro, 29% disumbang dari penjualan produk mereka di Asia dan Afrika. Di Indonesia, salah satu produk Unilever yang menjadi pemimpin pasar adalah Lifebuoy.


Menurut hasil survei yang dilakukan Swa bersama MarkPlus dan MARS, Lifebuoy adalah salah satu produk yang memiliki brand value tertinggi pada tahun 2003, 2004, 2005 untuk kategori sabun mandi padat.Perlindungan dan kebersihan adalah komitmen Lifebuoy untuk masyarakat. Oleh karena itu, sejak bertahun-tahun yang lalu Lifebuoy telah membuat program-program pertanggungjawaban sosial untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting menjaga kebersihan. Program-program yang telah dilakukan oleh Lifebuoy antara lain, kampanye membudayakan mencuci tangan dengan sabun, kampanye kebersihan lingkungan, menyumbang sarana MCK untuk masyarakat miskin, menyumbang sarana kebersihan untuk sekolah-sekolah dalam program “berbagi sehat” yang pada intinya mengajak masyarakat untuk saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan.


Program “berbagi sehat” merupakan sebuah program pemasaran yang lebih difokuskan untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Lifebuoy menjalankan program “berbagi sehat” dengan menekankan kampanye mencuci tangan dengan sabun dan membangun sarana kebersihan di lingkungan masyarakat dan sekolah karena hingga saat ini di negara-negara berkembang, diare adalah salah satu penyebab kematian terbesar pada anak-anak. Penelitian dari World Bank menyebutkan bahwa penerapan praktek kebersihan secara sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun dan menjaga kebersihan lingkungan dapat mengurangi tingkat kematian pada anak-anak yang disebabkan penyakit diare hingga 2 juta kematian per tahun.



referensi:
www.unilever.com
materi perkuliahan





nama : Ririn Yuliyanti
npm : 10207949
pengajar : Wardoyo
materi : TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)


http://studentsite.gunadarma.ac.id

KONFLIK ANTAR PEMIMPIN / “ATASAN”

KONFLIK DALAM SUATU PERUSAHAAN

Tak perlu heran jika dalam suatu perusahaan terdapat bebagai macam konflik. Baik konflik antar karyawan, konflik antara atasan dan konflik antara karyawan dengan atasan. Ada beberapa faktor penyebab dari beberapa konflik tersebut, yaitu:

  • Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.
  • Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.
  • Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.
  • Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.


Konflik juga dapat berkembang karena berbagai sebab, antara lain sebagai berikut:

  1. Batasan pekerjaan yang tidak jelas
  2. Hambatan komunikasi
  3. Tekanan waktu
  4. Standar, peraturan dan kebijakan yang tidak masuk akal
  5. Pertikaian antar pribadi
  6. Perbedaan status
  7. Harapan yang tidak terwujud


Pada halaman ini, penulis ingin membahas konflik antar pemimpin atau antar atasan.

Konflik antar pemimpin tak luput dalam suatu organisasi perusahaan. Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya faktor penyebab dari konflik tersebut, yaitu:

  • Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.
  • Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.
  • Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.
  • Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.


Contoh real yang sering terjadi dalam konflik antar pemimpin adalah rasa ingin saling menonjol dalam kepiawaian memimpin. Hal ini dapat terlihat dari cara mereka dalam:

  • Bersikap kepada karyawan dengan cara berlebihan
  • Cara mereka berlomba-lomba dalam memanjakan karyawan
  • Perbedaan keputusan yang tak berujung saat dibutuhkannya suatu keputusan,
  • Persaingan yang tak lumrah dalam memperoleh jabatan lebih, dan hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan penialaian tersendiri dari karyawan.


Konflik tersebut dapat dicegah atau dikelola dengan :

  • Disiplin : Mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. Manajer utama atau pemilik perusahaan harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi. Jika belum jelas, mereka harus mencari bantuan untuk memahaminya.
  • Pertimbangan Pengalaman dalam Tahapan Kehidupan : Konflik dapat dikelola dengan mendukung manajer utama atau pemilik untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan hidupnya.

Misalnya : manajer junior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, sedangkan bagi manajer senior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.

  • Komunikasi : Suatu Komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang terapetik dan kondusif. Suatu upaya yang dapat dilakukan manajer untuk menghindari konflik adalah dengan menerapkan komunikasi yang efektif dalam kegitan sehari-hari yang akhirnya dapat dijadikan sebagai satu cara hidup.
  • Mendengarkan secara aktif : Mendengarkan secara aktif merupakan hal penting untuk mengelola konflik. Untuk memastikan bahwa penerimaan para manajer perawat telah memiliki pemahaman yang benar, mereka dapat merumuskan kembali permasalahan para pegawai sebagai tanda bahwa mereka telah mendengarkan.




referensi:
M. Herujito, Yayat. 2006. Dasar-dasar Manajemen, Jakarta: PT. Grasindo.


nama : Ririn Yuliyanti
npm : 10207949
pengajar : Wardoyo
materi : Kasus Konflik



http://studensite.gunadarma.ac.id